Baru-baru ini, seorang klien mengajukan pertanyaan apakah direktur sebuah perusahaan di Indonesia yang bukan “Direktur utama” [대표 이사] dapat bertindak untuk dan atas nama perusahaan tanpa persetujuan dari Direktur utama perusahaan. Dari sudut pandang hukum Perseroan Indonesia, pertanyaan ini tentunya, terasa “janggal”. Namun dari perspektif hukum Korea, pertanyaan ini mengindikasikan adanya perbedaan dalam tata Kelola perusahaan di Korea dan Indonesia. Pertanyaan tersebut mendorong kami untuk menulis artikel singkat ini, membahas dan membandingkan konsep tata kelola perusahaan di bawah hukum perusahaan Indonesia dan Hukum Perdata Korea – Korean Civil Code, dari sudut pandang peran direktur di Indonesia dan Korea.

Tata Kelola Perusahaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) adalah undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas di Indonesia, dan juga Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada saat PT telah terdaftar di Bursa Efek. Sebelum UUPT diterbitkan, hal-hal yang berkaitan dengan perseroan terbatas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia yang merupakan bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Perseroaan Terbatas di Indonesia mengadopsi prinsip sistem struktur perusahaan dua tingkat (two- tier) yang terdiri dari dua Dewan terpisah untuk mengelola perusahaan selain rapat umum pemegang saham. Kedua dewan tersebut adalah “Direksi” sebagai pengurus dan “Dewan Komisaris” sebagai Dewan Pengawas. Masing-masing memiliki peran yang berbeda tetapi berdiri berdampingan. Direksi menjalankan pengelolaan sehari-hari perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan dan juga memberi nasihat kepada Direksi.

Perusahaan harus memiliki Direksi yang menjalankan haknya dan menjalankan tugasnya sebagai badan independen. Direksi terdiri dari satu direktur atau lebih dan tidak ada batasan jumlah direktur. Seorang direktur atau lebih sebagai anggota disebut sebagai “Direksi” dalam bahasa Indonesia atau dewan direktur (board of director) dalam bahasa Inggris. Hal tersebut erat kaitannya dengan konsep kolegialitas direksi perusahaan. Direksi menjalankan haknya dan menjalankan tugasnya sebagai suatu badan sehubungan dengan segala urusan manajemen perusahaan, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap menjadi tanggung jawab bersama. Setiap anggota Direksi berwenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, kecuali anggaran dasar mengatur lain. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah sederajat. Tugas Direktur Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Pemegang Saham memiliki kuasa secara langsung untuk mengangkat seluruh anggota Direksi melalui rapat umum pemegang saham

Tata Kelola Perusahaan Korea berdasarkan Hukum Perdata Korea

Undang-undang utama yang mengatur terkait perusahaan di Korea adalah Hukum Dagang Korea (“Korean Commercial Code”) dan Undang-undang Layanan Investasi Keuangan dan Pasar Modal (“Undang-undang Pasar Modal”) yang mengatur perusahaan yang sahamnya telah diperdagangkan secara publik dan investor keuangan. KCC diberlakukan pada tahun 1962 dan telah diubah beberapa kali setelahnya.  Berbeda halnya dengan struktur perusahaan dengan dewan dua tingkat (two-tier) di Indonesia, di Korea, struktur tata kelola perusahaan menggabungkan fungsi pengawasan dan fungsi manajerial dalam satu struktur tingkat. Bersambung [Lanjutan di Bagian 2]……

Klik untuk berbagi info
error: Content is protected !!