Perubahan Undang-Undang Pekerja Asing (Foreign Worker Act) terkait “Re-entry” bagi pekerja migran Program G2G, atau lebih dikenal dengan program Sistem Izin Kerja – “EPS”, mulai berlaku hari ini, 14 Oktober 2021. Re-Entry adalah istilah merujuk pada kesempatan untuk kembali bekerja di Korea setelah masa kontrak kerja pertama 3 tahun ditambah perpanjangan kontrak 1 tahun 10 bulan (total 4 tahun 10 bulan) berakhir. Orang yang mendapatkan fasilitas Re-Entry, bisa bekerja di Korea lagi selama 4 tahun 10 bulan. Dengan demikian, total masa kerja di Korea bisa mencapai 9 tahun 8 bulan. Keistimewaan lainnya, bagi pekerja migran yang Re-Entry, dikecualikan dari persyaratan Tes Kecakapan Bahasa Korea (TOPIK EPS), dan pelatihan kerja sebelum dan sesudah masuk Korea. Tetapi mereka harus bekerja kembali di tempat kerja terakhir, sebelum pulang ke Indonesia.

Perubahan Undang-Undang yang disahkan oleh Parlemen Korea (the National Assembly of Korea), pada bulan Maret yang lalu, pada pokoknya menyangkut tentang 3 hal:
Pertama, masa tunggu pekerja migran untuk melakukan Re-Entry dipersingkat dari sebelumnya tiga bulan menjadi satu bulan!.
Kedua, kewajiban untuk tidak boleh pindah kerja selama 4 tahun 10 bulan diperlonggar sepanjang perpindahan tempat kerja masih dalam satu industri yang sama. Misalnya, seorang yang bekerja di sektor manufaktur jika pernah pindah kerja namun masih disektor yang sama tetap bisa Re-entry. Atau jika bekerja di sektor perikanan atau pertanian maka jika berpindah tempat kerja masih di sektor yang sama, tetap berhak mendapatkan kesempatan Re-Entry. Namun, jika pernah pindah kerja lintas industri maka tidak berhak mendapatkan manfaat program Re-Entry.
Ketiga, kewajiban untuk mempunyai kontrak kerja dengan majikan terakhir minimum satu tahun atau lebih tidak berlaku, jika keadaan atau penyebab pindah pekerjaan yang terakhir karena keadaan di luar kendali pekerja migran, seperti kekerasan atau pelanggaran seksual dll. Namun demikian, pengecualian ketentuan ini, baru dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari sebuah Panel Perlindungan Hak dan Kepentingan Pekerja yang akan menilai penyebab dari perpindahan kerjanya.

Perubahan Undang-Undang ini merupakan jawaban atas desakan dari para pelaku usaha yang selama ini membutuhkan pekerja asing terampil namun kesulitan untuk mendatangkannya kembali karena masa tunggu 3 bulan yang terlalu lama. Selain itu, persyaratan yang dianggap memberatkan seperti keharusan tidak pernah pindah kerja selama 4 tahun 10 bulan. Ada banyak pekerja asing yang terampil, namun harus didiskualifikasi karena pernah pindah kerja. Atas desakan dan keluhan dari pelaku Industri dan untuk menjamin kelangsungan usaha para pelaku usaha, terutama di sektor usaha manufaktur kecil, serta industri pertanian, perikanan maka pemerintah Korea melakukan perubahan Undang-Undang ini. Selain itu, perubahan ini juga merefleksikan tuntutan dari-kelompok kelompok pendukung perlindungan hak-hak pekerja migran. Sebelum revisi Undang-Undang berlaku, para pekerja migran harus memiliki lebih dari satu tahun tersisa di kontrak mereka untuk bisa Re-Entry, dengan alasan apapun. Oleh karena itu, ada beberapa orang yang harus menerima perlakuan buruk dan pelecehan di tempat kerja, namun mereka harus bertahan agar bisa memenuhi persyaratan satu tahun terakhir kontrak kerja. Dengan ketentuan baru ini, maka memungkin bagi seorang pekerja migran yang memiliki masa kontrak kurang dari satu tahun untuk bisa Re-entry, sepanjang perpindahan terakhir bukan karena kesalahan dari Pekerja migran. Salam sehat!


Sumber: http://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=12802

Klik untuk berbagi info
error: Content is protected !!