Jargon atau istilah “Yudisialisasi politik” (judicialization of politics) bukanlah suatu konsep yang baru. Konsep yang dilandasi dari gagasan supremasi konstitusi ini, telah berkembang selama ratusan tahun dalam praktek bernegara di Amerika Serikat. Yudisialisasi politik secara sederhana dapat diartikan ketika lembaga peradilan (lembaga Judikatif) memainkan peran membuat kebijakan (judicial policy making) melalui putusan pengadilan. Merujuk pada trias politika – eksekutif, legislatif dan yudikatif, maka masing masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan cabang kekuasaan lainnya.

Pada awalnya, keterlibatan lembaga peradilan dalam pengambilan kebijakan (policy) tidaklah diperhitungkan, karena pengambilan kebijakan dipandang sebagai persoalan politik dan menjadi ranah eksekutif dan legislatif. Namun dalam perkembangannya, urusan pengambilan kebijakan mengalami pergeseran, bukan hanya urusan politik tetapi juga menjadi urusan hukum. Dengan dibekali kewenangan untuk menguji suatu kebijakan, lembaga peradilan akhirnya terlibat dalam pengubahan kebijakan yang selama ini menjadi urusan eksekutif dan legislatif.

Di Indonesia, pasal 24 (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang telah diamendemen, memberikan kewenangan Lembaga yudikatif kepada Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam konteks yudisialisasi politik, Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk melakukan pengujian materi peraturan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara yang menyangkut konstitusionalitas undang-undang, hasil pemilihan umum, serta terlibat dalam proses memberhentikan Presiden dari jabatannya dengan memberikan pendapat hukum mengenai pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Fenomena yudisialiasi politik yang terjadi di Indonesia, dapat dikatakan sebagai bagian dari tren yudisiasiliasi politik yang sedang terjadi di Asia dan juga di hampir semua belahan dunia lainnya dalam beberapa dekade terakhir. Dalam prakteknya, MK telah bertindak selaku positive legislator, dengan mengubah beberapa kebijakan eksekutif dan yudikatif. Salah satu contoh, dari beberapa putusan MK yang mengubah kebijakan adalah putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009. Putusan ini melindungi hak warga negara untuk memilih dalam pemilu. Dalam Putusannya, dirumuskan bahwa keharusan seorang warga negara untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang merupakan prosedur administratif,  tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak warga negara untuk memilih (right to vote) dalam pemilu. MK memandang penggunaan hak pilih warga negara tidak boleh terhalangi hanya karena warga negara tidak tercatat dalam DPT. Untuk itu, diperlu solusi untuk melengkapi DPT dan mengijinkan warga negara yang tidak terdaftar di DPT untuk tetap dapat memilih dengan persyaratan dapat: (1) menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri; (2) KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya; (3) hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya; (4) Sebelum menggunakan hak pilihnya, warga negara bersangkutan mendaftarkan diri terlebih dahulu; (5) pendaftaran dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.

Ada banyak lagi contoh-contoh putusan MK lainnya, yang dapat menjadi bukti realitas yudisialisasi Politik di Indonesia, misalnya putusan Nomor 1 PUU-VII/2010, pengujian terhadap UU Nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan Anak, Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 bertanggal 9 Juli 2015 sehubungan pemberlakuan syarat bagi mantan narapidana untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah, yang dinyatakan bertentangan dengan asas persamaan dihadapan hukum (equality before the law) dan melanggar hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.ST

 

 

Klik untuk berbagi info
error: Content is protected !!