Perkawinan campuran selain berdampak langsung terhadap pasangan suami-istri, tentu saja berdampak terhadap anak-anak mereka. Satu hal yang sering membingungkan bagi sebagian pasangan adalah terkait kewarganegaraan si anak.? Apakah ikut ayah atau ikut ibu? Dengan semakin banyaknya warga negara Indonesia (WNI), yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara Korea (WNK), ada baiknya mengetahui kewajiban orang tua dari perkawinan campur terkait status kewarganegaraan anak, menurut hukum Indonesia dan Hukum Korea.

Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraaan Indonesia, mengatur bahwa status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dapat memiliki kewarganegaraan ganda. Namun demikian, ketika mencapai umur 18 tahun atau sudah kawin, maka harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang yang sama memberi waktu selama 3 tahun kepada si anak untuk menyatakan pilihannya. Dengan kata lain, si anak dapat menyatakan pilihannya hingga umur 21 tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012, bagi anak yang berstatus Kewarganegaraan ganda, yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006, WAJIB didaftarkan oleh orang tua atau wali. Pendaftaran dapat dilakukan di wilayah Indonesia, atau di luar wilayah Indonesia. Dalam hal pendaftaran dilakukan di luar wilayah Indonesia, misalnya di Korea, pendaftaran diajukan kepada: (1) Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau (2) Pejabat imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak tersebut.

Dalam hal, si anak telah memiliki paspor asing, maka pada saat mendaftar si anak akan memperoleh AFFIDAVIT. Affidavit adalah bentuk fasilitas keimigrasian yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada seorang anak pemegang paspor asing yang berkewarganegaraan ganda terbatas. Pada awalnya, Affidavit berbentuk stiker atau lembaran kertas yang berisi penjelasan sah mengenai status kewarganegaraan anak ganda terbatas dan ditempelkan dalam paspor asing anak, namun sekarang dalam bentuk kartu. Selanjutnya anak pemegang paspor

asing dan sudah memperoleh AFFIDAVITdi dalam paspornya, pada saat masuk ke Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, izin keimigrasian dan izin masuk kembali.

Bagaimana jika si anak sudah memiliki paspor Indonesia? Menurut Undang-undang kewarganegaraan Korea, seorang anak yang lahir di luar negeri setelah 13 Juni 1998, dari ayah atau ibunya warga negara Korea yang memiliki “darah” Korea, maka anak tersebut ADALAH memiliki kewarganegaraan ganda. Kelahiran anak tersebut harus didaftarkan di Korea atau di kedutaan atau perwakilan negara Korea di tempat mereka tinggal. Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi orang tua yang menjadi warga negara Korea akibat naturalisasi (WNK tidak memiliki “darah” Korea).

Perlu dicatat bahwa ada perbedaan perlakuan antara seorang anak lelaki and anak perempuan di Korea sehubungan dengan status kewarganegaraan ganda. Anak laki-laki wajib menyatakan pilihannya di Kedutaan atau Konsulat di negara kelahiran mereka selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret di tahun si anak berusia 18 tahun. Jika tidak, maka anak laki-laki tersebut dianggap memilih kewarganegaraan Korea dan tidak boleh melepaskan kewarganegaraan Korea hingga dia berusia 38 tahun, kecuali jika telah menyelesaikan kewajiban wajib militernya. Jika wajib militer selesai, ia dapat mengajukan permohonan melepaskan kewarganegaraannya dalam waktu 2 tahun.

Seorang anak perempuan yang berkewarganegaraan ganda dapat menyatakan melepaskan kewarganegaraan Korea-nya di Kedutaan atau Konsulat di negara kelahiran mereka kapan saja, selambat lambatnya saat ulang tahunnya yang ke 22.

Note: Untuk informasi lengkap terkait ketentuan hukum dua kewarganegaraan anak, silakan menghubungi kedutaan besar Indonesia di Seoul atau kedutaan besar Korea di Jakarta.

Klik untuk berbagi info
Translate »
error: Content is protected !!