Apa itu visa E-8? Bagi sebagian besar calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang tertarik bekerja di Korea, tentunya, sudah terbiasa mendengar kategori visa E-9 dan E-10, sebagai visa pekerja. Namun demikian, sebenarnya ada banyak kategori visa pekerja lainnya di Korea, dengan kode “E” mulai dari visa E-1, E-2 dst hingga E-10.

Perlu diketahui bahwa pada akhir tahun 2019, Pemerintah Korea melakukan perubahan atas Peraturan Pelaksana Undang-Undang Keimigrasian (Enforcement Decree of Immigration Act), salah satunya sehubungan dengan ketentuan dan masa tinggal Pekerja Musiman di Korea. Berdasarkan ketentuan yang baru, pekerja migran musiman di sektor pertanian dan perikanan dimungkinkan untuk tinggal dan bekerja di Korea selama 5 bulan, kemudian harus kembali ke negara asalnya. Pekerja musiman ini diberikan jenis visa E-8.

Berdasarkan ketentuan sebelum perubahan, pekerja asing musiman di sektor pertanian dan perikanan datang ke Korea dengan mengunakan visa C-4. Kategori visa kunjugan singkat yang memungkinkan masa tinggal maksimal 90 hari.

Pada awalnya, perekrutan pekerja musiman dengan visa E-8 ini direncanakan dibuka bulan Februari 2020, namun demikian, karena kondisi pandemik Covid-19 dan juga ketentuan pelaksanaan masih dalam tahap pembicaraan dengan calon negara-negara pengirim, maka rencana perekrutan belum dapat dilaksanakan, hingga waktu yang belum ditentukan.

Perlu diketahui bahwa, negara-negara yang mendapat kesempatan mengirimkan pekerja musiman ini adalah 16 negara yang juga menjadi pengirim pekerja E-9. Diperkirakan, setiap tahun pemerintah Korea akan menerbitkan visa E-8 hingga 22.000, menyesuaikan dengan kebutuhan sektor pertanian dan perikanan.

Yang menarik dan perlu perhatikan adalah, bahwa proses perekrutan pekerja musiman ini pada awalnya dirancang dengan melibatkan pemerintah daerah di Korea dan pemda di negara pengirim. Oleh karena itu, proses rekrutmen pekerja musiman ini dapat dikatakan, program “G to G” di tingkat pemerintah daerah. Misalnya, pemerintah daerah di Kwangju melakukan MoU dengan salah satu pemerintah daerah kabupaten di Indonesia. Oleh karena itu, salah satu syarat utama untuk melakukan perekrutan pekerja musiman ini adalah adanya kesepakatan, atau sering dikenal “MoU” antara pemerintah daerah di Korea dengan pemerintah daerah asal pekerja migran. MoU yang ditandatangani oleh Pemda di Korea dan Indonesia ini, akan menjadi landasan kerangka kerjasama perekrutan pekerja musiman ini. Hal inilah salah satunya yang membedakan, dengan program G to G untuk pekerja migran E-9 dan E-10.

Namun demikian, mengingat sistem pemerintahan dan hubungan pusat-daerah di setiap negara berbeda-beda maka implementasi rencana program “G to G” di tingkat pemerintah daerah tentu tidak mudah dilaksanakan. Sebagai contoh, di Indonesia, kementerian tenaga dan BP2MI merupakan dua lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal kebijakan dan pelaksanaan perlindungan PMI. Ditambah lagi, ada undang-undang yang mengatur tentang kewenangan pusat dan daerah, oleh karena itu, proses perekrutan pekerja musiman visa E-8 ini dalam konteks Indonesia, masih memerlukan pembahasan lebih lanjut untuk teknis pelaksanaannya, antara pemerintah Korea dan Perintah Indonesia.

Dengan demikian, hal-hal terkait kegiatan perekrutan pekerja musiman ke Korea pada saat ini, haruslah menunggu pengumuman lebih lanjut dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian tenaga kerja, untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan para calon pekerja migran Indonesia.

Note: Perkembangan lebih lanjut terkait program musiman visa E-8, dapat ditanyakan langsung kepada: Kementerian tenaga kerja Republik Indonesia di Jakarta atau atase ketenagakerjaan Indonesia di Korea.

Link terkait : https://www.liputan6.com/regional/read/4369611/kesempatan-kerja-jadi-pekerja-musiman-di-korea-ini-ketentuannya

Klik untuk berbagi info
Translate »
error: Content is protected !!