hukum korea

“Apa Hak-Hak Hukum saya ketika ditangkap di Korea?”

Jika anda melanggar hukum di Korea, maka anda tunduk pada sistem peradilan Korea. Perlu diketahui bahwa prinsip hukum menganggap semua orang tahu hukum (praesumptio iuris et de iure), oleh karena itu alasan tidak mengetahui hukum setempat bukanlah alasan yang bisa diterima. Hukum acara pidana di Korea dan Indonesia memiliki beberapa persamaan namun juga perbedaan. Salah satunya misalnya ketika anda ditangkap dan ditahan karena dugaan pelanggaran hukum.

Penangkapan dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian Korea, pihak kejaksaan, atau lembaga pemerintah Korea lainnya seperti Kantor Bea Cukai atau Kantor Imigrasi Korea, serta agen khusus lainnya yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penangkapan. Pihak yang melakukan penangkapan, dapat menyita dokumen perjalanan anda, seperti paspor, selama masa penyidikan atau sesaat setelah penangkapan. Perlu diketahui bahwa tidak semua tindak pidana/pelanggaran mengharuskan pelaku untuk ditahan. Namun demikian, ketika orang asing yang tidak memiliki tempat tinggal permanen di Korea, misalnya anda datang sebagai turis, maka demi kepentingan penyidikan, pihak berwenang sering melakukan penahanan untuk mencegah pelaku melarikan diri.

prison

Berikut adalah hak-hak anda ketika anda ditangkap dan ditahan oleh pihak berwenang di Korea, antara lain:

  1. Hak mendapat bantuan Penerjemah. Jika anda tidak mengerti bahasa Korea, anda berhak mendapatkan bantuan penerjemah yang disertifikasi oleh pemerintah Korea selama pemeriksaan oleh pihak berwenang. Anda juga berhak mendapatkan terjemahan secara lisan untuk setiap pernyataan tertulis yang memerlukan tandatangan anda. Jika seorang penerjemah belum ditunjuk, maka MINTALAH kepada petugas.
  2. Hak tidak menjawab. Berdasarkan hukum Korea anda berhak untuk diam, atau tidak perlu menjawab semua pertanyaan yang dapat memberatkan anda.
  3. Berhak untuk diberitahu hak-hak hukumnya. Pihak berwenang yang melakukan penangkapan harus memberitahukan hak-hak anda, seperti hak untuk diam, hak untuk didampingi pengacara, dan juga hak untuk menghubungi kedutaan atau perwakilan negara Indonesia di Korea, sebelum atau setelah penangkapan.
  4. Hak untuk berkomunikasi dengan Kantor Perwakilan Indonesia. Berdasarkan hukum International, pihak berwenang di Korea tidak wajib memberitahukan kantor perwakilan Indonesia di Korea terkait penangkapan atau penahanan anda, KECUALI jika anda meminta mereka untuk melakukannya. Hak-hak ini harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan Korea.
  5. Maksimal Penangkapan 48 jam. Berbeda dengan hukum acara pidana di Indonesia yang hanya memberi waktu 1X24 jam kepada penyidik untuk memeriksa anda sebelum memutuskan apakah anda ditahan atau tidak. Masa penangkapan di Korea dapat berlangsung selama 48 jam, sebelum memutuskan anda untuk ditahan.
  6. Masa penahanan untuk Penyidikan 10 Hari. Bandingkan dengan di hukum di Indonesaia yang memberi kewenangan kepada pihak penyidik untuk menahan selama 20 hari, hukum acara pidana Korea membatasi waktu penyidikan oleh polisi selama 10 hari. Setelah polisi menyerahkan berkas dan rekomendasinya ke pihak kejaksaan, pihak Kejaksaan dapat melakukan penahanan selama 10 hari lagi, dan dapat memperpanjang masa penahanan 10 hari, jika diperlukan. Jika pihak kejaksaan gagal mengajukan tuntutannya ke pengadilan atas dugaan kejahatan/pelanggaran yang anda lakukan, maka anda harus dibebaskan dari tahanan.

Disarankan anda untuk secara proaktif memantau kemajuan kasus anda dan mendiskusikan masalah apa pun sehubungan dengan proses hukum anda dengan pengacara anda di Korea.

Perlu diketahui bahwa Perwakilan Pemerintah Indonesia di Korea tidak dapat meminta perlakuan istimewa atau mencampuri sistem peradilan negara setempat. Namun demikian, keberadaan perwakilan pemerintah Indonesia dapat membantu anda untuk memastikan bahwa proses hukum yang berlangsung tidak diskriminatif semata mata karena anda orang asing di Korea. Salam—

Hosting Unlimited Indonesia
Klik untuk berbagi info
Translate »
error: Content is protected !!