Pada tahun 2018, perkawinan “internasional” di Korea dilaporkan sebanyak 22.698 naik 8,9 persen dari tahun sebelumnya. Diantara sekian ribu perkawinan international di korea, terdapat juga perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga negara Korea (WNK), dan kemungkinan jumlahnya akan terus bertambah di tahun tahun mendatang.

Menurut hukum Indonesia, perkawinan adalah hak asasi manusia yang juga tercantum dalam UUD Tahun 1945. Untuk itu warga WNI berhak untuk menikah dengan siapa saja, termasuk dengan warga negara asing (WNA), misalnya dengan WNK, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang negara Indonesia.

Perkawinan antara WNI dengan WNA disebut dengan perkawinan campuran atau sering dikenal dengan “mixed-marriage.” Suatu perkawinan campuran antara WNI dan WNK, yang sah akan melahirkan akibat hukum bukan hanya berdasarkan hukum Indonesia dan tetapi juga dari hukum Korea.

Sebagai contoh, WNI yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya. Bila seorang yang kehilangan kewarganegaran Indonesia, atau bertukar kewarganegaraan maka akan memiliki konsekwensi yakni hilangnya hak-hak hukum atau hak konstitusi menurut hukum Indonesia. Oleh karena itu, pengetahuan tentang konsekuensi hukum dari suatu perkawinan campuran perlu diperhatikan.

Perkawinan campuran di Indonesia sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk itu, bagi calon pengantin penting untuk memperhatikan beberapa hal antara lain, tempat perkawinan dilaksanakan, apakah di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia. Pemilihan tempat dilaksanakannya perkawinan sangat penting karena akan menentukan suatu perkawinan tunduk pada hukum negara mana.Perkawinan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan, dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang No.1 tahun 1974.

Sementara itu, jika perkawinan dilakukan di Indonesia, maka perkawinan campuran harus dilakukan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974. Jika perkawinan dilakukan di luar wilayah Indonesia, maka hal yang harus dilakukan pertama-tama adalah…… (bersambung……..)

Klik untuk berbagi info
Translate »
error: Content is protected !!