Di tulisan sebelumnya, kami telah membahas akibat suatu pelanggaran hukum di Korea. Selain dapat dikenakan hukuman penjara dan atau denda, orang asing yang melanggar hukum dapat dikenakan larangan masuk ke Korea selama waktu tertentu (entry ban period).

Dalam keadaan tertentu, orang asing bisa diperintahkan oleh kantor Imigrasi untuk meninggalkan Korea baik secara paksa atau sering dikenal dengan perintah deportasi (deportation-order) maupun perintah keluar secara sukarela (exit-order).

Pasal 46, Undang-Undang Keimigrasian korea secara khusus menyebutkan keadaan tertentu yang dapat menyebabkan orang asing dideportasi untuk meninggalkan Korea, antara lain: (1) seseorang yang dianggap sangat mungkin terlibat dalam tindakan yang merugikan kepentingan negara atau keamanan masyarakat, (2) Seseorang yang dianggap sangat mungkin terlibat dalam tindakan yang mengganggu tatanan ekonomi atau sosial atau moral yang baik atau dengan kata lain dianggap menganggu ketertiban umum.

Ketika Anda menerima surat perintah untuk dideportasi, Anda perlu memastikan alasan pendeportasian Anda. ketika Anda dideportasi dengan alasan karena menggangu ketertiban umum, maka pasal ini sering kali menjadi pasal ‘Karet,” karena definisi ancaman ketertiban umum yang dimaksud tidak begitu jelas, sehingga ada potensi penyalahgunaan wewenang dalam mengeluarkan Perintah Deportasi atau Perintah Keluar.

Dalam situasi seperti ini, Anda dapat menghentikan proses Deportasi atau Perintah Keluar dengan mengajukan keberatan dan banding sebagai berikut: (1) secara administratif mengajukan keberatan kepada Menteri Kehakiman Korea melalui kepala kantor imigrasi tempat Anda berdomisili, yang harus diajukan dalam waktu 7 hari setelah diterimanya perintah deportasi; atau (2) Ke Komisi Banding Administrasi Korea; atau (3) mengajukan permohoan untuk pembatalan perintah deportasi/perintah keluar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Korea.**

Klik untuk berbagi info
Translate »
error: Content is protected !!